Feb 23, 2017

TOTAL FOOTBALL VS UPSUS PAJALE

(MENAKAR KEBERHASILAN SWASEMBADA PANGAN 2017….)

Total Football merupakan salah satu konsep permainan sepakbola dimana setiap pemain dapat menggantikan peran dari pemain lain.
Dalam Total Football, seorang pemain yang berpindah dari posisinya bisa digantikan oleh pemain lain sehingga formasi tim tetap terjaga. Dalam sistem ini, tidak ada pemain yang mempunyai posisi yang paten. Setiap pemain bisa menjadi penyerang, pemain tengah ataupun pemain bertahan.
Total Football sangat bergantung pada kemampuan adaptasi setiap pemainnya untuk berganti posisi sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Setiap pemain harus bisa bermain dengan baik di berbagai posisi, termasuk kemampuan teknik dan fisiknya.
Dibalik semua kelebihan yang ada, total football juga memiliki kelemahan. Kelemahan utama adalah masalah kecepatan. Dengan total football ini memang alur permainan cenderung lambat. Apalagi dalam strategi ini, defensif atau pertahanan dibuat tinggi. Jadi, apabila lawan melakukan serangan balik dengan long ball dan cepat, pertahanan bisa ditembus dengan mudah. Selain itu, titik kelemahan ada pada pemain itu sendiri. Tidak semua pemain dapat memainkan peran dengan baik. Dibutuhkan pemain dengan kecerdasan tinggi untuk bisa menyajikan pertandingan yang sempurna. Maka, latihan adalah kunci yang paling menentukan dimana pemain diasah untuk memainkan berbagai peran.
Kaitan dengan UPSUS PAJALE...?
Melalui program Upsus tiga komoditas utama padi jagung kedelai (pajale), pemerintah Presiden Jokowi sangat bertekad untuk mensukseskan kedaulatan pangan dalam 3 tahun ini, yaitu pada tahun 2017. Segala strategi dan upaya dilakukan untuk peningkatan luas tanam dan produktivitas di daerah-daerah sentra produksi pangan. Operasioanalisasi pencapaian target di lapangan benar-benar dilaksanakan secara all in untuk mensukseskan program yaitu dengan penyediaan dana, pengerahan tenaga, perbaikan jaringan irigasi yang rusak, bantuan pupuk, ketersedian benih unggul yang tepat (jenis/varietas, jumlah, tempat, waktu, mutu, harga ), bantuan traktor dan alsintan lainnya yang mendukung persiapan, panen dan pasca panen termasuk kepastian pemasarannya.
Pendampingan/pengawalan Upsus merupakan faktor penting dalam pencapaian target produksi yaitu dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia di Kementerian Pertanian.
Dukungan dari TNI Angkatan Darat juga diperoleh dengan ditandatanganinya MOU antara Menteri Pertanian RI dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bahwa seluruh Babinsa akan membantu petani agar program swasembada pangan ini dapat terwujud pada tahun 2017. Dukungan dari jajaran TNI ini telah diwujudkan sejak persiapan pertanaman sampai pengawalan benih dan pupuk. Pelatihan singkat diberikan kepada para Babinsa oleh para pakar yaitu penyuluh, para peneliti dari Dinas Pertanian dan Balitbangtan untuk memudahkan operasionalisasi mereka di lapangan. Beberapa materi pelatihan yang diberikan kepada para Babinsa adalah: optimalisasi lahan, peningkatan penggunaan benih bermutu, penerapan teknologi pemupukan yang tepat, pengamanan produksi dari OPT, serta mengoptimalkan pupulasi tanam melalui teknologi “Jajar Legowo” pada tanaman padi.
Ibarat bermain bola ala total football,.... TNI rela bertukar posisi menjadi petani
Program tersebut mematok target swasembada tiga komoditas pangan strategis tersebut tercapai pada tahun 2017. Untuk tahun 2015 ini target produksi ketiga jenis komoditas itu adalah 73,4 juta ton (2,21%)untuk padi, 20,3 juta ton (5,57%) untuk jagung, dan 1,2 juta ton (26,47%)untuk kedelai.
Untuk menjamin efektivitas kegiatan Upsus di lapangan maka para Penyuluh Pertanian Lapangan diperkuat dan didukung oleh para pemangku kepentingan (stake holder) yang relevan dan kredibel. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pendampingan itu adalah:
1) TNI Babinsa (Bintara Pembina Desa). Keterlibatan Babinsa ini menjadi motivator bagi petani untuk melaksanakan tanam serentak, perbaikan jaringan irigasi, dan pengendalian hama tanaman (babi, misalnya). Selain itu, kehadiran bintara TNI diharapkan dapat menjadi pengaman dalam penyaluran benih, pupuk, alsintan serta pengamanan jalur irigasi.
2) Mahasiswa/Alumni Perguruan Tinggi. Kehadiran mahasiswa/alumni perguruan tinggi untuk membantu PPL dalam pengawalan dan pendampingan pelaksanaan RJIT, GP-PTT, PAT, POL dan Demfarm; membantu PPL dalam penguatan lembaga tani, pengembangan jejaring kemitraan dengan pelaku usaha, pelaksanaan identifikasi potensi wilayah, serta pelaksanaan demfarm bersama dosen.
3) Dosen perguruan tinggi. Bertindak sebagai pembimbing mahasiswa/alumni pendamping penyuluh, melakukan koordinasi dengan SKPD dan lembaga penyuluh, melaksanakan demfarm bersama mahasiswa.
4) Tim pemantau (supervisor) yang bertanggung jawab melakukan supervisi program pendampingan mahasiswa/alumn
Di atas kertas kita sulit menemukan kelemahan Upsus PAJALE ini, karena itu target swasembada pangan tahun 2017 merupakan sesuatu yang sangat masuk akal. Masalahnya, ungkapan bijak seringkali harus kita ingat adalah “manusia hanya bisa berencana, hasilnya Tuhanlah yang menentukan”. Ungkapan ini seolah pas dialamatkan ke program Upsus Pajale ini, bahkan di awal kelahirannya. Betapa tidak, biaya—yang pasti tidak kecil—yang digelontorkan untuk mengawali kegiatan ambisius ini (mengingat target waktunya hanya 2 tahun) sepertinya akan menguap sia-sia. Itu semua karena alam yang kurang bersahabat. Seperti diketahui, saat ini kawasan lingkar Pasifik sedang mengalami fenomena El Nino. Di Indonesia, fenomena arus yang membawa uap air bergerak ke Timur Pasifik itu menyebabkan kemarau. Kemarau inilah penyebab merananya padi-padi sawah di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung yang ditanam, dirawat, dan dipantau melalui Upsus PAJALE
Tanda-tanda kegagalan Upsus PAJALE di awal pencanangannya ini sudah sangat terlihat. Bukan karena rancangan sistemnya yang lemah tetapi momen peluncurannya yang tidak tepat. Mengingat iklim masih menjadi tantangan utama dunia pertanian maka sudah seharusnya peluncuran sebuah program, terlebih untuk program berskala nasional yang berbiaya besar seperti Upsus PAJALE ini memperhitungkan tantangan iklim secara cermat. Bagaimana mungkin target produksi bisa dicapai bila tanaman (padi, jagung, atau kedele) mengalami puso akibat kemarau? Tidak sedikit kerugian yang bakal ditanggung negara akibat kegagalan sebuah program (proyek) yang dilaksanakan tanpa perhitungan yang matang. Semoga El Nino segera berlalu. Hujan segera turun. Upsus PAJALE bisa berjalan dengan lebih baik, efektif dan efisien. (dhkms2017).

Sumber :
http://www.kompasiana.com/kanedi/program-swasembada-pangan-jokowi-terancam-gagal_55a151aecf7a61990e8b4568
http://biogen.litbang.pertanian.go.id/index.php/2015/02/upaya-khusus-upsus-swasembada-pangan-2015-2017/

http://heaven7.heck.in/drama-sepakbola-total-fottball-catenacci.xhtml

Feb 22, 2017

Rantai Pangan : Tengkulak parasit atau benefit ..?

Mencermati tulisan pada tajuk HU.Republika 22 Februari 2017 yang mengangkat judul " memperbaiki jalur distribusi pangan" bahwa kondisi rantai pasok distribusi pangan kita perlu perbaikan.  Hal ini berkaitan dengan naiknya harga komoditas cabai beberapa saat ini. Pemerintah dituding tidak berdaya dalam menghadapi situasi melonjaknya harga pangan. 
Beberapa masalah yangg diungkapkan diantaranya adanya mafia pangan yang selalu dijadikan kambing hitam kasus lonjakan harga pangan. Ketidaksanggupan BUBM sektor hilir pangan juga dipersoalkan karena tidak mampu mengerem laju kenaikan harga. 
Sampai kepada keluhan adanya dugaan praktek pungli yang kerap terjadi pada setiap lini distribusi pangan. 
Menyoal kasus kenaikan harga pangan, yang seolah biasa terjadi dan lazim nyaris tanpa solusi yang konkret dari pemerintah. Penulis punya asumsi lain bahwa alasan alasan yang diungakapkan diatas untuk sebagian situasi benar adanya. Namun jika menelisik kepada akar permasalahan yang sebenarnya membelit sektor pertanian jauh dari hanya sekedar disebabkan oleh ketiga alasan tersebut diatas.  
Penulis beranggapan bahwa beberapa hal mendasar yang perlu difikirkan oleh semua pemangku kepentingan diantaranya. 
Pertama ini soal kebijakan ekonomi pertanian yang tidak berpihak sepenuhnya kepada petani. Pemerintah sangat responsif ketika terjadi lonjakan harga pangan. Dalihnya adalah melindungi hak konsumen. Namun ketika harga cabai atau komoditas sayur lainnya anjlok drastis pemerintah kurang memperhatikan. Ini seakan menguatkan asumsi bhwa pemerintah kurang berpihak terhadap kesejahteraan petani yang selama ini menjadi jargon pembangunan pertanian. 
Kedua soal pasar, bahwa selama ini pasar pertanian kurang adil bagi petani. Pasar input (penyediaan saprodi), petani dihadapkan pada struktur pasar kartel (oligopoli). Harga input ditentukan sepihak oleh produsen penyedia saprodi.  
Hal serupa juga juga harus dihadapi di pasar output. Petani ketika menjual produknya dihadapkan pada situasi yang sulit. Mereka menghadapi para tengkulak (pedagang besar) yang menguasai jalur pasar dan informasi harga. Dampaknya nyaris sama harga jual bukan ditentukan oleh petani melainkan oleh tengkulak. Situasi ini lebih tepatnya maju kena mundur kena. Harga input produksi yang di terima mahal, sementara harga output produksi murah. 
Hal yang seringkali menjadi kambing hitam murahnya harga output adalah soal infrastruktur dan karateristik produk yang kurang memadai. Biaya angkut, sortasi, grading, dan packing kerapkali menjadi senjata andalan para tengkulak buat menekan harga output. Ini sebenarnya problem klasik yang oleh pemerintah kurang di perhatikan. 
Ketiga soal insentif kepada petani, ketika isue kedaulatan pangan menjadi tajuk dalam pengembangan pertanian ke depan. Maka peran petani sebagai pelaku usaha mestinya di perlakukan dengan bijaksana. Karena peran mereka cukup krusial dalam penyediaan pangan nasional. Memperbaiki sektor hilir wajib dilakukan dengan cara memberikan insentif berupa perbaikan sarana fisik pertanian, yang paling urgen adalah perbaikan jalan usaha tani. Tujuannya agar meminimalkan biaya transportasi.  
Disamping itu asuransi pertanian perlu ditingkatkan lagi dengan subsidi pemerintah agar meminimalkan resiko kerugian usaha tani karena faktor alam. 
Kehadiran tengkulak yang disinyalir sebagai penyebab ketidakpastian harga di pasar faktanya tidak bisa dihilangkan dengan mudah. Karena terbukti dengan tidak berdayanya BUMN yang bertugas menyerap hasil produksi petani, diambil alih oleh tengkulak. Dalam posisi seperti ini peran pemerintah perlu memberikan opsi pilihan harga yang adil dengan cara menambah peran BUMN penyangga seperti Bulog langsung berhadapan dengan petani menyerap langsung hasil produksi ditempat. 
Rantai tata niaga pertanian yang cenderung berjalan tidak efisien karena kehadiran tengkulak memang menjadi masalah yaitu kontrol harga yang mereka lakukan. Menghilangkan peran mereka juga bukan perkara enteng. Jalan tengahnya adalah bagaimana pemerintah memainkan peran yang selama ini dilakukan oleh tengkulak melalui peran Bulog dengan melakukan serap langsung hasil produksi. Menambah lokasi gudang penyimpanan Bulog di sentra sentra produksi dan menstabilkan harga produksi dengan penerapan harga dasar yang layak dan ekonomis.
Hal ini tidak semata untuk komoditas hortikultura yang memang memiliki kelemahan dari sisi kualitas produk yang rentan terhadap perubahan fisik karena suhu dan waktu. Tetapi untuk komoditas tanaman pangan juga memiliki permasalahan serupa. Khususnya beras, kenaikan harga beras sangat sensitif dengan situasi kestabilan politik, akan tetapi penanganannya sering kali kurang sensitif memperhatikan kesejahteraan petani.  

(dhkms.2017)